PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universitas Andalas
Abstract
Kendala yang ditemui dilapangan yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Padang ialah adanya keberatan dari Wajib Pajak berkaitan dengan penetapan nilai
jual objek pajak yang tidak sesuai dengan Wajib Pajak dimana telah beralihnya
objek pajak ke pihak lain yaitu hak dan kewajiban atas objek pajak.9 Selain itu,
berdasarkan hasil pra penelitian terdapat juga hal lain yang menjadi alasan
pengajuan keberatan pajak yaitu Wajib Pajak tidak mau membayar PBB pada
tanah yang dimilikinya seluruhnya karena halaman belakang rumahnya dipakai
untuk kuburan keluarga dimana ia berpendapat bahwa salah satu objek yang tidak
dapat dikenakan PBB yaitu kuburan.
Kendala lain yang dihadapi sehingga Wajib Pajak mengajukan keberatan
PBB yaitu Kota Padang ini memiliki hukum adat yang masih dipedomani oleh
masyarakatnya sehingga berpengaruh terhadap harta warisan adat dalam hal
pembagian tanah (tanah ulayat), sehingga pembagian tanahnya tidak jelas, dimana
ketika Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak tidak ada yang mau
mengakuinya tetapi masyarakat adat tersebut masih juga memakai tanah warisan
tersebut.11
Masih banyak hal-hal lain yang dapat menyebabkan perselisihan antara
Wajib Pajak dengan fiskus yang menimbulkan adanya sengketa pajak. Berkaitan
dengan hal tersebut Wajib Pajak yang telah ditunjuk oleh fiskus harus tetap
membayar pajak tersebut sehingga Wajib Pajak dalam hal ini merasa dirugikan.
Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas dan
mengadakan penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN PENYELESAIAN
KEBERATAN TERHADAP SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
TERUTANG ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPPT PBB) DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG”.
